))
Pelantikan Kepala Daerah Ditunda, Apa Dampaknya?
Manage episode 464734128 series 3152218
Konten disediakan oleh KBR Prime. Semua konten podcast termasuk episode, grafik, dan deskripsi podcast diunggah dan disediakan langsung oleh KBR Prime atau mitra platform podcast mereka. Jika Anda yakin seseorang menggunakan karya berhak cipta Anda tanpa izin, Anda dapat mengikuti proses yang diuraikan di sini https://id.player.fm/legal.
Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 ditunda. Awalnya pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu sepakat pelantikan akan digelar pada 6 Februari 2025, untuk kepala daerah yang tak bersengketa atau non-sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan bagi yang bersengketa di MK akan dilantik setelahnya.
Namun, pemerintah berubah pikiran, karena MK bakal segera menggelar putusan sela (dismissal) kepala daerah yang bersengketa. Selain itu, ada arahan dari Presiden Prabowo soal efisiensi anggaran. Alhasil, jadwal pelantikan mundur sampai waktu yang belum ditentukan, agar memenuhi keserentakan. Ini disebut sesuai dengan Keputusan MK Nomor 27 dan 46 Tahun 2024 yang menyatakan pelantikan kepala/wakil kepala daerah hasil Pilkada 2024 digelar secara serentak dan menanti proses sengketa hasil pilkada di MK tuntas.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan mencari tanggal baru, menyesuaikan dismissal MK, yang rencananya dibacakan pada 4-5 Februari 2025.
Adakah konsekuensi dari penundaan ini? Apa saja dampak maupun risiko yang harus diwaspadai?
Kita bincangkan bersama Pakar Otonomi Daerah, Prof. Djohermansyah Djohan dan Pengajar Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
1404 episode
Bagikan
